KPK Resmi Tahan Politisi PKS Ini

KPK Tahan Politisi – KPK atau biasa disebut termasuk bersama dengan komisi pemberantasan korupsi mencegah anggota fraksi partai keadialan sejahtera PKS DPR Yudi Widiana Adia, Rabu.

Yudi yang ditetapkan jadi tersangka persoalan suap proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di awalnya tidak ditahan semenjak ditetapkan jadi tersangka awal Februari 2017.

Yudi selagi ini formal jadi tahanan KPK. Setelah menekuni kontrol hari ini, Yudi nampak nampak berasal dari gedung KPK memakai busana rompi oranye khas tahanan KPK. Tentu kabar berita politik ini menjadi hangat diberbagai kalangan

Pada wartawan dan tempat online dia mengaku suka kasusnya bakal langsung diadili.

“Saya suka untuk langsung diadili,” kata Yudi, sembari berlangsung menuju mobil tahanan di gedung KPK tempat kuningan Jakarta.

Yudi memaparka dirinya jadi korban pencatutan nama di dalam persoalan ini. Mengenai siapa yang mencatut dirinya, Yudi berharap untuk melihat nanti dipersidangan.

“Saya telah memaparkan kepada penyidik apalagi secara paham dan terang benderang. Siapa membawa bawanya nanti diamati di pengadilan,” malah Yudi.

Jubir Komisi Pemberantasan korupsi Febri Diansyah menyebutkan bahwa Yudi bakal ditahan di rutan cabang KPK.

“Beliau ditahan untuk 20 hari awal di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur” malah Febri.

Yudi telah ditetapkan jadi tersangka sejak awal Februari 2017. Ia diduga terima uang lebih berasal dari Rp 4 miliar berasal dari pengusaha So Kok Seng dengan sebutan lain Aseng.

Kemudian Dilanjutkan Pula

Paparan jaksa, uang yang diberikan Aseng ditujukan agar Yudi berusaha proyek-proyek berasal dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk rencana pembangunan atau rekonstruksi jalur di Maluku dan Maluku Utara.

Tidak hanya itu, uang diberikan agar mantan Wakil Ketua Komisi V DPR itu menyepakati Aseng dan pengusaha lainnya, yakni Abdul Khoir, dipilih jadi pelaksana proyek tersebut.

Yudi telah berulang kali diperiksa di dalam penyidikan di Gedung KPK dan bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Akan tapi Yudi tetap membantah keterlibatannya di dalam persoalan tersebut.

Yudi dikenakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah di dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Leave a Reply